Category: Fraksi Daerah
-

Sri Rezeki Minta BKAD Tertibkan Aset Pemko Medan, 161 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak
MEDAN – Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Hj. Sri Rezeki, A.Md., meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan menertibkan pengelolaan aset pemerintah daerah. Desakan ini disampaikan menyusul temuan 161 kendaraan dinas yang belum membayar pajak dari total 385 kendaraan yang diperiksa. Sri Rezeki menyayangkan masih ditemukannya kendaraan dinas yang belum…
-

Lima Tahun Mengawal Aspirasi, Fitriyani Tak Lepas Berjuang hingga Jalan Sumatera Diperbaiki
BINJAI — Setelah sekitar lima tahun mengadvokasi perbaikan Jalan Sumatera di Kecamatan Binjai Utara, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Binjai, Fitriyani, A.Md., mengapresiasi terealisasinya pengaspalan jalan tersebut. Pengerjaan yang berlangsung pada Rabu (7/10/2026) ini mencakup jalan sepanjang 1.011 meter dengan lebar 3,8 meter, menjadi perkembangan penting bagi masyarakat yang selama ini mengharapkan perbaikan infrastruktur di…
-

Kasus Influenza A Meningkat, Kasman Lubis Minta Pemkot Medan Bentuk Satgas
MEDAN — Ketua Komisi II DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kasman Bin Marasakti Lubis, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi peningkatan kasus Influenza A. Menurutnya, satgas diperlukan agar koordinasi penanganan lebih optimal dan pelaksanaannya mudah dievaluasi. “Kalau perlu dibuat tim satgas dari pemko agar penangannya bisa…
-

Zulham Efendi Buka Kolaborasi Pelindo-Pemko untuk Penuhi Kebutuhan Lahan Publik Medan Utara
MEDAN — Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan fasilitas publik di kawasan Medan Utara. Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Zulham Efendi, S.Pd., MI, membuka peluang kolaborasi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Belawan dan Pemko Medan untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi kepentingan masyarakat, termasuk pemakaman, sekolah negeri, dan hunian…
-

Ahmad Darwis Himpun Aspirasi Warga, Fokus Benahi Banjir dan Akses Bansos
MEDAN — Persoalan banjir dan akses bantuan sosial menjadi perhatian utama masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD Sumatera Utara, Dr. H. Ahmad Darwis, S.Ag., M.A., dalam Reses I Tahun Sidang III 2026–2027 pada 21–30 September 2026. Selain dua persoalan tersebut, warga di 10 kecamatan Kota Medan juga menyampaikan aspirasi terkait layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lapangan…
-

Datuk Iskandar Muda Minta Pemko Tegas Tertibkan Taman yang Menutup Drainase
MEDAN — Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, meminta Pemko Medan tegas menertibkan taman di Jalan Monginsidi, depan eks Hermes Place Polonia, yang menutup saluran drainase secara permanen. Dalam RDP Komisi IV, Selasa (21/7/2026), dewan meminta Dinas SDABMBK menindaklanjuti pembongkaran dalam waktu satu minggu sekaligus memeriksa status dan legalitas…
-

530 Guru Honorer Medan Belum Berstatus PPPK, Kasman Lubis Pertanyakan Keberpihakan Anggaran
MEDAN — Sebanyak 530 guru honorer di Kota Medan yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian Fraksi PKS DPRD Kota Medan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Anggota DPRD Medan Fraksi PKS sekaligus Ketua Komisi II, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc., MA, meminta Pemko Medan menyiapkan solusi atas status…
-

P-APBD 2026, Fraksi PKS Binjai Kritisi Anggaran Besar di Tengah Lambannya Pembangunan
BINJAI — Di tengah pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai mengkritisi lambannya pembangunan dan perbaikan infrastruktur meski anggaran daerah telah dialokasikan cukup besar. Dalam rapat paripurna DPRD Binjai, PKS meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan perubahan anggaran disusun berdasarkan perencanaan yang realistis dan segera direalisasikan, agar anggaran tidak kembali…
-

Banjir Tak Kunjung Tuntas, PKS Medan Tekankan Blueprint Drainase dalam P-APBD 2026
MEDAN — Banjir yang tak kunjung tuntas di Kota Medan mendorong Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota Medan mengubah pendekatan penanganan banjir dari sekadar perbaikan parsial menjadi perencanaan yang terintegrasi. Dalam pembahasan P-APBD 2026, PKS menekankan pentingnya segera menyusun blueprint atau peta drainase Kota Medan sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan, normalisasi,…
-

P-APBD 2026 Tak Disahkan, Fraksi PKS Deli Serdang Sesalkan Pupusnya Tambahan Honor Bilal Mayit dan UHC
DELI SERDANG — Tidak disahkannya Perubahan APBD (P-APBD) Deli Serdang Tahun Anggaran 2026 berdampak pada sejumlah usulan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Fraksi PKS DPRD Deli Serdang menyayangkan pupusnya tambahan honor bilal mayit dan penggali kubur serta program Universal Health Coverage (UHC) dalam proses penganggaran tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian Fraksi PKS karena…
