MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc, MA, menyoroti tingginya inflasi Sumatera Utara yang mencapai 4,20 persen pada Juli 2026, jauh di atas rata-rata inflasi nasional sebesar 2,88 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena kenaikan sejumlah kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap daya beli dan pengeluaran masyarakat.
Salman meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat langkah pengendalian inflasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi semakin penting di tengah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang terus menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka, tetapi harus diikuti dengan terjaganya daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat? Kalau ekonomi tumbuh, tetapi daya beli masyarakat menurun karena harga kebutuhan pokok semakin mahal, tentu ada persoalan yang harus kita benahi,” ujar Salman, Jumat (21/8/2026).
Ia menyoroti sejumlah komoditas yang turut memberikan tekanan terhadap masyarakat, terutama beras, ayam, dan cabai rawit. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari sehingga kenaikan harganya relatif cepat dirasakan dalam pengeluaran rumah tangga.
“Beras, ayam, cabai rawit itu bukan barang mewah. Ketika harganya naik, dampaknya langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, inflasi tidak boleh hanya dilihat sebagai angka statistik, tetapi harus dilihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Selain perkembangan harga, Salman juga menyoroti kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengendalian inflasi. Ia menilai pemangkasan anggaran untuk pengendalian inflasi perlu menjadi bahan evaluasi, terutama ketika tekanan harga masih relatif tinggi.
“Inilah yang perlu kita evaluasi. Ketika tekanan inflasi meningkat, seharusnya instrumen dan pengendalian anggaran inflasi diperkuat, bukan justru dikurangi. Jangan sampai kita menghadapi masalah yang semakin besar dengan kemampuan intervensi yang semakin terbatas,” tegasnya.
Salman berharap kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Sumatera Utara. Ia meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk program yang dapat menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari indikator makro, tetapi harus memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita berharap dalam pembahasan P-APBD ini, pemerintah benar-benar melihat permasalahan yang serius seperti inflasi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan manfaatnya harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai di atas kertas ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat justru semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok,” pungkasnya.red
Leave a Reply