Category: Fraksi PKS
-
Datuk Iskandar Muda Minta Pemko Tegas Tertibkan Taman yang Menutup Drainase
MEDAN — Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, meminta Pemko Medan tegas menertibkan taman di Jalan Monginsidi, depan eks Hermes Place Polonia, yang menutup saluran drainase secara permanen. Dalam RDP Komisi IV, Selasa (21/7/2026), dewan meminta Dinas SDABMBK menindaklanjuti pembongkaran dalam waktu satu minggu sekaligus memeriksa status dan legalitas…
-
530 Guru Honorer Medan Belum Berstatus PPPK, Kasman Lubis Pertanyakan Keberpihakan Anggaran
MEDAN — Sebanyak 530 guru honorer di Kota Medan yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian Fraksi PKS DPRD Kota Medan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Anggota DPRD Medan Fraksi PKS sekaligus Ketua Komisi II, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc., MA, meminta Pemko Medan menyiapkan solusi atas status…
-
Lawan Narkoba dari Hulu, Usman Jakfar Perkuat P4GN di Pematangsiantar
PEMATANGSIANTAR — Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Usman Jakfar, memperkuat perhatian terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui penguatan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Pematangsiantar. Dalam kunjungan kerja ke Pemkot Pematangsiantar, Jumat (2/10/2026), Usman menyoroti pentingnya pencegahan dari hulu melalui edukasi di sekolah, kampus,…
-
Ansory Siregar Perkuat Kolaborasi untuk Tingkatkan Layanan Haji Jemaah Sumut 2027
MEDAN — Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Sumatera Utara mulai diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mendorong penguatan kerja sama antara DPR RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Haji dan Umrah, serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelayanan jemaah dipersiapkan secara lebih matang. Hal itu disampaikan…
-
PKS Dorong Perlindungan Atlet Perempuan Diperkuat, Kasus Kekerasan Seksual Jadi Alarm
JAKARTA — Kasus kekerasan seksual yang menimpa atlet putri panjat tebing menjadi alarm bagi dunia olahraga untuk memperkuat perlindungan terhadap atlet perempuan. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat, mendorong penguatan pengawasan terhadap pelatih, mekanisme pengaduan yang aman, penegakan hukum, serta pendampingan bagi korban agar lingkungan olahraga benar-benar menjadi ruang aman untuk berkembang…
-
Eksploitasi Anak di Era AI, PKS Dorong Regulasi dan Pengawasan Digital Diperkuat
JAKARTA — Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka berbagai peluang baru, tetapi sekaligus menghadirkan risiko serius terhadap keselamatan anak di ruang digital. Kemampuan AI memanipulasi gambar dan video dapat disalahgunakan untuk membuat konten seksual dengan memanfaatkan foto anak yang beredar di internet. Persoalan tersebut menjadi perhatian Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (BIPEKA) DPP PKS,…
-
P-APBD 2026, Fraksi PKS Binjai Kritisi Anggaran Besar di Tengah Lambannya Pembangunan
BINJAI — Di tengah pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Binjai mengkritisi lambannya pembangunan dan perbaikan infrastruktur meski anggaran daerah telah dialokasikan cukup besar. Dalam rapat paripurna DPRD Binjai, PKS meminta Pemerintah Kota Binjai memastikan perubahan anggaran disusun berdasarkan perencanaan yang realistis dan segera direalisasikan, agar anggaran tidak kembali…
-
Banjir Tak Kunjung Tuntas, PKS Medan Tekankan Blueprint Drainase dalam P-APBD 2026
MEDAN — Banjir yang tak kunjung tuntas di Kota Medan mendorong Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota Medan mengubah pendekatan penanganan banjir dari sekadar perbaikan parsial menjadi perencanaan yang terintegrasi. Dalam pembahasan P-APBD 2026, PKS menekankan pentingnya segera menyusun blueprint atau peta drainase Kota Medan sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan, normalisasi,…
-
P-APBD 2026 Tak Disahkan, Fraksi PKS Deli Serdang Sesalkan Pupusnya Tambahan Honor Bilal Mayit dan UHC
DELI SERDANG — Tidak disahkannya Perubahan APBD (P-APBD) Deli Serdang Tahun Anggaran 2026 berdampak pada sejumlah usulan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Fraksi PKS DPRD Deli Serdang menyayangkan pupusnya tambahan honor bilal mayit dan penggali kubur serta program Universal Health Coverage (UHC) dalam proses penganggaran tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian Fraksi PKS karena…
-
P-APBD Deli Serdang Tak Disahkan, Fraksi PKS Ingatkan Kepentingan Masyarakat
DELI SERDANG — Perubahan APBD (P-APBD) Deli Serdang Tahun Anggaran 2026 untuk pertama kalinya tidak disahkan. Fraksi PKS DPRD Deli Serdang menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran tidak berujung pada terganggunya fungsi DPRD dan keberlanjutan program pelayanan bagi masyarakat. Ketua Fraksi PKS DPRD Deli Serdang, Drs. H. Abdul…